Kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 dan Tren Kemunduran Demokrasi Indonesia

Pemilihan Presiden Indonesia 2024 digelar serentak pada 14 Februari 2024, bersamaan dengan pemilihan legislatif. Tiga pasangan calon bersaing dalam pemilihan ini: Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka (didukung koalisi Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PKB, dan partai pendukung lainnya), Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar (koalisi PKS, PAN, dan lainnya), serta Ganjar Pranowo–Mahfud MD (dukungan PPP dan partai kecil).

Presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh mencalonkan diri kembali, namun PDIP sebagai partai pendukung Jokowi resmi mendukung pencalonan Prabowo–Gibran, sekaligus mendepak Ganjar dari koalisi besar. Dalam kampanye, Jokowi secara terbuka memberi “restu” kepada putranya Gibran sebagai cawapres dan sinyal dukungan kepada Prabowo.

Total daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilpres 2024 mencapai sekitar 204,8 juta orang (102,2 juta laki-laki dan 102,6 juta perempuan)[1]. Pemilihan berlangsung satu putaran (first-past-the-post): presiden terpilih harus memperoleh suara terbanyak tanpa ambang batas wilayah.

Survei exit poll Indikator Politik memprediksi kemenangan putaran tunggal Prabowo–Gibran dengan sekitar 58,17% suara[2], mematahkan spekulasi perlunya putaran kedua. Istimewa, Pilpres 2024 adalah pertama kali sejak 2009 diikuti lebih dari dua pasangan calon, menambah kompleksitas politik dan risiko fragmentasi pemilih dalam proses demokrasi.

Meski berlangsung kompetitif, pemilu ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang praktik politik identitas dan pengaruh elit. Alih-alih mempertahankan jarak, beberapa pihak menilai Jokowi berperan aktif dalam pemilihan: misalnya, kunjungannya saat deklarasi pencapresan Gibran menimbulkan dugaan intervensi, sekalipun beliau menyatakan hanya “mendoakan” dan tidak ikut menentukan[3].

Kontroversi lain muncul ketika Jokowi menyatakan “setelah ini giliran Pak Prabowo” dalam acara partai pendukungnya, seakan menegaskan transfer kekuasaan tertutup di kalangan elite. Semua ini menjadi latar sosio-politik di balik kemenangan Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024.

Hasil Pemilu 2024: Suara dan Partisipasi Pemilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pada 20 Maret 2024 bahwa pasangan Prabowo Subianto–Gibran Raka meraih suara sah terbanyak, yaitu 96.214.691 suara[4]. Pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara, dan Ganjar Pranowo–Mahfud MD sebesar 27.040.878 suara.

Dengan total suara sah nasional 164.227.475, maka perolehan Prabowo–Gibran setara sekitar 58,6% suara, lebih dari cukup untuk kemenangan putaran pertama. Rekapitulasi nasional ini didukung oleh laporan media massa (Kompas, MetroTV) yang memuat data resmi KPU[5].

Tingkat partisipasi pemilih Pilpres 2024 terhitung tinggi, sekitar 81,78% dari DPT. Angka ini hanya sedikit berbeda dengan partisipasi Pilpres 2019, yaitu sekitar 81%, dan bahkan mengungguli partisipasi pada Pileg 2024 (81,42%)[6]. KPU menjelaskan bahwa jika menghitung tanpa pemilih khusus, angka partisipasi mencapai sekitar 82%.

Dengan kata lain, mayoritas pemilih terdaftar turut memilih, mencerminkan antusiasme publik. Meskipun demikian, sebagian pengamat mencatat bahwa tingginya partisipasi belum serta merta menjamin kualitas demokrasi, terutama bila diselimuti praktik politik uang dan disinformasi.

Berikut adalah rekapitulasi hasil suara sah nasional Pilpres 2024 menurut data KPU:

Data KPU; perhitungan persentase berdasarkan total suara sah.

Pemenang jelas dalam satu putaran (lebih dari 50%) menegaskan legitimasi elektoral Prabowo, namun kompetisi multisisme (tiga paslon) menunjukkan adanya polarisasi kuat. Riset exit poll dan quick count secara konsisten memproyeksikan selisih kemenangan yang besar bagi Prabowo–Gibran, menegaskan kekuatan basis dukungan mereka yang luas[7].

Karakteristik Demografis Pendukung Prabowo–Gibran

Data survei menunjukkan pola demografi dukungan yang kontras antara pendukung Prabowo dan pesaingnya. Survei Indikator Politik (Mei 2023) mengungkap bahwa kaum muda paling muda (Generasi Z, usia 17–21 tahun) cenderung memilih Prabowo Subianto sebagai capres. Sebaliknya, kelompok pemilih usia lebih tua (22–25 tahun dan 55 tahun ke atas) lebih banyak berpihak kepada Ganjar Pranowo.

Dengan kata lain, generasi yang belum mengalami langsung masa Orde Baru lebih mendukung calon yang berlatar belakang militer tersebut, sedangkan pemilih yang lebih dewasa (milenial atas dan senior) lebih menyukai alternatif lain[8]. Fenomena ini memantik analisis bahwa sejarah rezim otoriter masih memengaruhi pilihan politik generasi yang lebih senior.

Komposisi pendidikan pemilih juga menentukan preferensi: hasil survei Litbang Kompas (Februari 2024) menunjukkan pendukung Prabowo–Gibran dominan berasal dari kalangan berpendidikan dasar dan menengah. Proporsi pemilih dengan ijazah SD yang memilih Prabowo–Gibran sebesar 55,6%, sementara di tingkat SMP/SMA mencapai 57,4%.

Sebaliknya, di antara pemilih dengan latar pendidikan tinggi, hanya 41,7% memilih pasangan ini. Artinya, tingkat dukungan Prabowo relatif turun di kalangan pemilih terdidik. Lawan politiknya, terutama pasangan Anies–Muhaimin, justru memperoleh elektabilitas lebih tinggi di kalangan terpelajar: sekitar 30,4% pemilih berpendidikan tinggi mendukung Anies–Muhaimin (dibanding 41,7% untuk Prabowo–Gibran).

Pada tingkat pendidikan menengah ke bawah, dukungan kepada Anies–Muhaimin sekitar 20–21% saja[9], jauh di bawah paslon lainnya. Data ini mengindikasikan bahwa Prabowo-Gibran diuntungkan oleh basis pemilih kurang berpendidikan, sementara pemilih perguruan tinggi lebih terbelah.

Selain usia dan pendidikan, faktor geografi dan latar sosial juga memainkan peran. Survei Litbang Kompas Agustus 2023 menemukan pola regional: Ganjar memimpin dukungan di Pulau Jawa (terutama Jawa Tengah mencapai 62%), sedangkan Prabowo unggul di wilayah luar Jawa (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) dengan elektabilitas sekitar 34,7% di luar Jawa.

Tren serupa terkonfirmasi pada hasil akhir Pilpres 2024: banyak daerah di luar Jawa memberikan suara mayoritas untuk Prabowo–Gibran, sedangkan basis Ganjar masih kuat di sejumlah wilayah Jawa. Secara keseluruhan, komposisi demografis pendukung Prabowo–Gibran (kaya pemilih muda, berpendidikan rendah, luar Jawa) mencerminkan mobilisasi basis tradisional Gerindra-PDIP di area-area tertentu.

Penting dicatat bahwa meski pemilih Ganjar Pranowo–Mahfud MD dan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar lebih unggul di segmen tertentu (latar pendidikan tinggi, urban kelas menengah, dan beberapa provinsi di Jawa dan Bali), selisih dukungan ternyata tetap kalah telak.

Analisis komprehensif ini—berdasarkan data lintas usia, tingkat pendidikan, dan wilayah—menggarisbawahi dasar sosial politik kemenangan Prabowo: pergeseran dukungan terbanyak terjadi di kalangan milenial muda dan kelompok menengah-bawah yang masih mendambakan stabilitas dan identitas nasional pasca-Orde Baru.

Indeks Demokrasi Indonesia: Perbandingan Historis

Berbagai lembaga internasional memantau tren kebebasan sipil dan praktik demokrasi di Indonesia. Menurut laporan Freedom House 2024, Indonesia masih berstatus “Partly Free” (sebagian bebas) dengan skor keseluruhan 57/100. Nilai tersebut turun dari 58 pada tahun 2023, menandakan penurunan kecil tetapi konsisten. Skor Freedom House ini mencerminkan perbaikan moderat sejak 2019 (skor 56)[10], namun tren jangka pendek menunjukkan penurunan.

Data dari Economist Intelligence Unit (EIU) juga mengindikasikan kemerosotan. Laporan Indeks Demokrasi EIU 2024 memberi skor Indonesia hanya 6,44 (skala 0–10), turun dari 6,53 di tahun sebelumnya. Penurunan skor ini menurunkan peringkat global Indonesia ke posisi 59, sejajar dengan negara-negara seperti Kolombia dan Thailand.

Kategori utama yang paling lemah adalah “Proses Pemilu & Pluralisme” serta “Fungsi Pemerintahan”, masing-masing mencatat penurunan signifikan sejak tahun sebelumnya. Secara umum, EIU menggolongkan Indonesia sebagai “demokrasi cacat” (flawed democracy) pada tahun 2024, menegaskan kekhawatiran soal penurunan kualitas demokrasi.

Penilaian lembaga-lembaga ini konsisten dengan temuan lain: Moody’s dan lembaga kaji politik menunjukkan bagaimana faktor-faktor kelembagaan mengalami pelemahan. Misalnya, data BTI (Bertelsmann Transformation Index) 2024 menyebutkan bahwa dalam dekade terakhir kualitas demokrasi Indonesia cenderung menurun, seiring meningkatnya dominasi elit oligarki dan melemahnya pengawasan politik[11].

Kajian jurnalis juga menyoroti lemahnya akuntabilitas institusional: perubahan undang-undang yang memudahkan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan independensi peradilan dianggap merusak fondasi demokrasi. Fenomena ini diperkuat oleh laporan EIU yang menyebut “sumbu kekuatan politik kembali ke tangan segelintir aktor” akibat aliansi Prabowo–Jokowi.

Singkatnya, berbagai indeks demokrasi menampakkan pola kemerosotan sejak era Reformasi. World Bank Governance Indicators, Indeks Persepsi Korupsi TI, maupun Reporters Sans Frontières Press Freedom Index 2025 (Indonesia turun 16 peringkat ke posisi 127) semuanya menunjukkan penurunan kebebasan publik. Kesimpulan dari data historis dan mutakhir ini adalah: meski secara elektoral tetap kompetitif, kualitas demokrasi Indonesia sedang mengalami tekanan, tercermin dalam menurunnya angka kebebasan politik dan sipil.

Peran Jokowi, Gibran, dan Norma Institusional

Transisi kekuasaan dalam demokrasi modern biasanya mengutamakan persaingan kandidat dan pergantian kandidat independen. Namun dalam Pemilu 2024, kampanye Jokowi “mempersiapkan” putranya masuk lingkar kekuasaan memicu debat tentang norma institusional.

Partai-partai pendukung capres-cawapres diwajibkan menyerahkan keputusan kepada mekanisme internal, namun Jokowi secara publik memberi restu kepada Gibran sebagai cawapres Prabowo. Kontan dan media lain melaporkan pernyataan Jokowi di depan kader Partai Perindo: “Maaf ya Pak Prabowo, tampaknya ini giliran Pak Prabowo” sebagai indikasi netralitas presiden terpencar. Tindakan ini bertolak belakang dengan semangat pemilu kompetitif dan melemahkan mekanisme partai sendiri.

Tenggat putra presiden di panggung politik dianggap melanggar “kesepakatan tidak tertulis” soal netralitas orang tua. Laporan Economist Intelligence Unit (EIU) menyoroti tindakan Jokowi–Prabowo sebagai sinyal resentralisasi kekuasaan. EIU mencatat bahwa aliansi ini “memicu kekhawatiran atas sentralisasi kekuasaan dan berkurangnya mekanisme checks and balances”.

Salah satu contoh dramatisnya adalah penetapan Gibran sebagai cawapres: Mahkamah Konstitusi menerima gugatan calon terpilih yang tidak memiliki pengalaman pemerintahan sama sekali sebagai “orang gila”. Langkah ini menuai kritik luas sebagai “buah keputusan kontroversial” yang menandakan presiden saat ini dan sebelumnya berkolusi demi kepentingan pribadi.

Kondisi serupa terjadi pada wacana pemilihan kepala daerah tak langsung. Meskipun bukan keputusan pemilu presiden, wacana Pilkada lewat DPRD (bukan suara rakyat) oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto justru mencuat saat masa kampanye pasca-Pilpres.

Pengamat menilai inisiatif ini sebagai “kemunduran demokrasi” karena memindahkan kendali pemilihan kepala daerah sepenuhnya ke partai politik pro-pemerintah. Usulan tersebut dipertanyakan banyak pihak: selain merongrong desentralisasi, praktik ini akan menjauhkan proses pemilihan dari aspirasi rakyat.

Secara keseluruhan, manuver politis pasca-Pilpres 2024 menunjukkan pola yang melemahkan norma demokrasi. Aliansi eksternal Jokowi–Prabowo yang menempatkan Gibran sebagai wapres menggambarkan pengaruh dinasti dalam pemerintahan, mempertegas temuan EIU bahwa politik dinasti menjadi salah satu penyebab kemunduran demokrasi Indonesia.

Dengan simbolisme kembalinya elemen kekuasaan lama (militer) dan kepentingan keluarga kekuasaan, sistem checks and balances terancam tergerus, sebagaimana diperingatkan peneliti demokrasi.

Kemunduran Demokrasi: Analisis dan Implikasi

Secara kumulatif, kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 diiringi sorotan luas tentang tren kemunduran demokrasi di Indonesia. Para analis internasional mencatat bahwa hasil ini “memicu kekhawatiran” tentang regresi demokrasi.

Laporan EIU 2025 eksplisit menyinggung bahwa penunjukan Prabowo ke kursi presiden didukung “terselubung” oleh pendahulunya dan melemahkan akuntabilitas lembaga. Sebagaimana dinyatakan oleh sejumlah pengamat, faktor-faktor seperti korupsi yang masih merajalela, politik dinasti, dan dominasi elit ekonomi dinilai menekan kualitas demokrasi.

Data historis memperkuat kekhawatiran ini. Setelah lebih dari dua dekade demokrasi pasca-Soeharto, peningkatan kebebasan pada awal Reformasi kini mulai berbalik arah. Indikator seperti survei kepuasan publik, kualitas pemilu, dan pluralisme partai politik menunjukkan stagnasi atau penurunan dalam 5–10 tahun terakhir.

Tingkat partisipasi tinggi tidak dibarengi dengan transparansi dan kebebasan kritis: survei internasional mengindikasikan tingkat kebebasan pers dan kebebasan akademik yang semakin terkikis. Misalnya, Reporters Sans Frontières menempatkan Indonesia turun 16 peringkat (posisi 127) dalam indeks kebebasan pers 2025, mencerminkan atmosfer yang makin “sulit” bagi media[12].

Dari perspektif kelembagaan, pilihan rakyat dalam Pilpres 2024 menjadi cerminan pilihan politik jangka panjang. Meski pemilu tetap bebas diselenggarakan dengan partisipasi tinggi, kelemahan pada ujung jaminan konstitusional tampak nyata. Perpaduan mantan jenderal kontroversial dan politik dinasti yang didokumentasikan menurut EIU turut menggarisbawahi resiko dominasi kekuasaan oleh kelompok sempit[13].

Dengan rendahnya independent checks (KPK dilemahkan, MK direvisi, parlemen didominasi partai penguasa), demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius. Seperti disimpulkan laporan-lembaga riset, fenomena regresi ini tampaknya akan berlanjut dalam rezim baru, kecuali ada upaya reformasi institusional.

Secara keseluruhan, pemilu 2024 menjadi titik krusial: kemenangan Prabowo ditopang data kuantitatif (hasil dan demografi pemilih) dan didampingi data kualitatif (survei indeks demokrasi) yang sama-sama menunjukkan tren memperlemah demokrasi.

Temuan ini — kombinasi angka partisipasi, komposisi pemilih, dan skor indeks kebebasan yang menurun[14] — memberikan konteks bahwa Indonesia sedang memasuki babak baru tantangan demokratis. Masa depan demokrasi memerlukan perhatian serius pada penyegaran norma-norma institusional agar mekanisme pergantian kekuasaan dan perlindungan hak-hak sipil kembali ditingkatkan.

[1] https://www.antaranews.com/berita/4138599/kpu-mengungkapkan-8178-persen-pemilih-berpartisipasi-di-pilpres-2024

[2] https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/02/Rilis-Exit-Poll-Pilpres-2024-Indikator.pdf

[3] https://www.indoleft.org/news/2025-03-05/2024-democracy-index-declines-prabowos-presidential-win-highlighted.html

[4] https://www.metrotvnews.com/read/NP6Cp3mB-kpu-tetapkan-prabowo-gibran-pemenang-pilpres-2024

[5] https://www.metrotvnews.com/read/NP6Cp3mB-kpu-tetapkan-prabowo-gibran-pemenang-pilpres-2024

[6] https://www.metrotvnews.com/read/NP6Cp3mB-kpu-tetapkan-prabowo-gibran-pemenang-pilpres-2024

[7] https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/02/Rilis-Exit-Poll-Pilpres-2024-Indikator.pdf

[8] https://news.detik.com/pemilu/d-6754796/survei-indikator-gen-z-lebih-banyak-pilih-prabowo-capres

[9] https://www.kompas.tv/nasional/485453/litbang-kompas-prabowo-gibran-didukung-kuat-pemilih-berstatus-pendidikan-menengah-dan-dasar

[10] https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2024#:~:text=Indonesia

[11] https://www.mojonews.com.au/from-reformasi-to-regression-indonesias-democracy-in-decline?amp=1

[12] https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/05/05/indonesia-slides-in-global-press-freedom-index.html

[13] https://asumsi.co/post/99552/laporan-the-economist-soroti-politik-dinasti-jokowi-yang-picu-kemunduran-demokrasi-indonesia/

[14] https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2024