Di tengah euforia pesta demokrasi lima tahunan, terdapat kelompok yang kehadirannya kerap luput dari sorotan utama: penyandang disabilitas. Padahal, dalam konteks demokrasi yang inklusif, keberadaan dan partisipasi kelompok rentan seperti disabilitas merupakan indikator penting bagi kualitas penyelenggaraan pemilu.
Pilpres 2024 menjadi momentum penting untuk mengkaji seberapa serius negara memperhatikan aksesibilitas politik bagi penyandang disabilitas.
Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Statistik Politik 2024, tingkat partisipasi pemilih disabilitas secara nasional mencapai 43,42%. Angka tersebut merepresentasikan 482.499 dari sekitar 1,1 juta penyandang disabilitas yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Meskipun capaian ini menunjukkan adanya partisipasi yang signifikan, angka tersebut masih jauh dari ideal, terlebih jika kita membandingkannya dengan partisipasi pemilih secara umum yang biasanya mencapai di atas 75%.
Ketika Angka Melebihi 100%
Yang mengejutkan, analisis data BPS menunjukkan bahwa beberapa provinsi mencatat tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang melampaui 100%. Provinsi seperti Papua Barat bahkan mencatat partisipasi sebesar 194,42%, Maluku 136,33%, Papua Barat Daya 116,12%, dan Maluku Utara 111,99%. Bahkan pemilih disabilitas di luar negeri pun tercatat mencapai 102,55%.
Secara matematis, partisipasi di atas 100% tentu menimbulkan pertanyaan. Bagaimana mungkin lebih banyak pemilih disabilitas menggunakan hak pilih dibanding jumlah mereka yang tercatat dalam DPT?
Dugaan paling logis mengarah pada fakta bahwa banyak penyandang disabilitas tidak terdaftar secara benar dalam DPT, namun tetap datang ke TPS dan memberikan suaranya melalui skema Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dalam sistem ini, mereka yang membawa KTP elektronik tetap diperbolehkan memilih, meskipun tidak tercatat dalam DPT asal.
Fenomena ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara data administrasi dan kenyataan lapangan. Tidak tertutup kemungkinan pula bahwa identifikasi penyandang disabilitas di DPT belum optimal, atau bahkan diabaikan.
Petugas pemutakhiran data pemilih mungkin tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengenali kondisi disabilitas, apalagi jika disabilitas tersebut tidak tampak secara fisik. Akibatnya, sejumlah pemilih disabilitas tidak tercatat secara resmi, tetapi keberadaannya tetap nyata di hari pemungutan suara.
Membaca Ketimpangan Wilayah
Jika partisipasi disabilitas disusun berdasarkan provinsi, terlihat pola geografis yang cukup jelas. Di sejumlah provinsi dengan infrastruktur pemilu yang relatif terbatas seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, tingkat partisipasi justru sangat tinggi. Papua Barat mencatat angka tertinggi (194,42%), disusul Maluku (136,33%), Papua Barat Daya (116,12%), dan Maluku Utara (111,99%).
Provinsi-provinsi ini secara historis memiliki tantangan dalam distribusi logistik, sosialisasi pemilu, serta penyediaan aksesibilitas bagi pemilih rentan. Namun, tingginya partisipasi bisa menjadi sinyal bahwa kelompok disabilitas di daerah tersebut memiliki semangat politik yang tinggi dan dukungan komunitas yang kuat, meskipun tidak tercatat dalam DPT.
Berbeda halnya dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang memiliki infrastruktur politik yang jauh lebih mapan. Jawa Timur mencatatkan partisipasi disabilitas hanya sebesar 26,59%, Bali 20,31%, dan Papua Tengah sebagai yang terendah dengan 17,67%. Ironisnya, provinsi-provinsi ini dikenal sebagai wilayah dengan jaringan birokrasi dan teknologi informasi yang relatif lebih maju.
Fenomena ini menimbulkan dugaan bahwa rendahnya partisipasi bukan karena apatisme pemilih disabilitas, tetapi karena lemahnya proses pencatatan dan sosialisasi yang tidak inklusif.
Saat Administrasi Tidak Mewakili Realitas
Salah satu akar persoalan dari partisipasi di atas 100% adalah ketidaksinkronan data antara KPU dan BPS. Kedua lembaga ini kemungkinan menggunakan metodologi berbeda dalam mendefinisikan siapa yang masuk kategori pemilih disabilitas.
BPS kemungkinan mencatat berdasarkan laporan dari petugas TPS atau observasi lapangan, sementara KPU mengacu pada data administrasi yang diisi saat proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih.
Selain itu, tidak adanya sistem data terintegrasi antarinstansi, seperti KPU, BPS, dan Kementerian Sosial, menyebabkan informasi tentang penyandang disabilitas kerap tidak diperbarui dan tidak akurat.
Banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki dokumen resmi seperti surat keterangan medis atau data sosial, sehingga identitas mereka sebagai disabilitas tidak tercatat dalam DPT. Hal ini berujung pada ketimpangan data yang besar saat pemilu berlangsung.
Demokrasi yang Lebih Inklusif
Meskipun secara administratif data partisipasi di atas 100% mencerminkan kekeliruan teknis, secara substansial hal ini justru menjadi sinyal positif. Artinya, pemilih disabilitas tetap hadir dan menggunakan hak pilih meski sistem belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan mereka. Namun, bila dibiarkan tanpa evaluasi dan pembenahan, fenomena ini bisa menurunkan kredibilitas penyelenggaraan pemilu.
Dalam konteks ini, Pilpres 2024 memberikan pelajaran penting bahwa ke depan, sistem demokrasi Indonesia harus lebih serius dalam membangun mekanisme inklusif, tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga dalam prosedur teknis yang nyata.
Upaya ini mencakup perbaikan akurasi DPT bagi penyandang disabilitas, penyusunan standar nasional dalam identifikasi disabilitas pemilih, peningkatan pelatihan bagi petugas pemilu, serta pengembangan sistem satu data antar lembaga negara.
Selain itu, organisasi penyandang disabilitas perlu lebih aktif dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan pemilu. Mereka bukan sekadar objek kebijakan, tetapi subjek demokrasi yang setara. Melalui pelibatan yang bermakna, suara mereka tidak hanya hadir di TPS, tetapi juga dalam ruang pengambilan kebijakan.
Menjaga Hak Pilih, Menjaga Martabat
Data partisipasi pemilih disabilitas pada Pilpres 2024 menyajikan ironi sekaligus harapan. Di satu sisi, ia mengungkap kelemahan struktural dalam sistem pencatatan dan pengelolaan data pemilih. Di sisi lain, ia menunjukkan semangat politik yang besar dari kelompok yang kerap terpinggirkan.
Ketika angka partisipasi justru melebihi 100 persen, kita diingatkan bahwa demokrasi tidak bisa sekadar diukur dari presisi angka, tetapi dari keberanian orang-orang di pinggiran sistem untuk tetap bersuara.
Oleh karena itu, pekerjaan rumah kita bukanlah merapikan statistik, melainkan membenahi sistem secara menyeluruh agar demokrasi benar-benar bisa diakses oleh semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Pemilu bukan hanya soal pemenang dan kekuasaan, tetapi juga tentang penghormatan terhadap hak-hak setiap manusia, tanpa kecuali.
Komentar